nusakini.com--Saat ini, pemerintah masih melakukan moratorium pemekaran daerah. Pertimbangannya, dari sisi anggaran belum mendukung. Apalagi, fokus pemerintah sekarang lebih kepada pembangunan infrastruktur. Jadi, untuk sementara usulan pemekaran dipending dulu. 

Demikian dikatakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai menghadiri acara Sekolah Partai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Wisma Kinasih Depok, Selasa, (12/12). Menurut Tjahjo, pemerintah belum bisa memastikan, kapan moratorium pemekaran akan diakhiri. Pemerintah masih melihat pertumbuhan ekonomi. Jika sudah membaik, tentu akan kembali dipertimbangkan untuk melanjutkan pemekaran daerah. 

• Mentan SYL Silaturrahmi ke Menpan RB Tjahjo Kumolo
• Pakde Karwo Bersyukur Mengabdikan Diri di Jatim
• Mendagri : Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Harus Sinkron Dengan Janji Kampanye
• Mendagri: Demokrasi Harus Berlandaskan Etika dan Budaya Masyarakat Indonesia
• Mendagri Dukung Langkah KPU, Bawaslu dan Bareskrim Usut Tuntas Pembuat dan Penyebar Berita Hoax

"Kita lihat sampai kapan nanti pertumbuhan itu baik dulu. Inikan kalau satu kita loloskan ada 314 (usulan). Kita stop dulu supaya program struktur ekonomi sosial Pak Jokowi ini jalan," tutur Tjahjo. 

Tjahjo menambahkan, membentuk sebuah daerah otonom baru itu tak gampang. Tidak bisa tergesa-gesa. Apalagi jika pertimbangannya politik. Tentu itu tak baik. Memekarkan sebuah daerah, banyak aspek yang dipertimbangkan dan dikaji, mulai dari sumber daya alam, sumber daya manusia, geografis, demografi dan juga biaya yang harus dikeluarkan. 

Biaya untuk mempersiapkan satu daerah baru, kata dia, tak murah. Bahkan mahal. Minimal harus disiapkan dana ratusan miliar. Itu pun belum tentu cukup. Bisa jadi lebih dari itu. 

"Jadi masih kita tunda karena mempersiapkan satu daerah otonomi itu tidak cukup 300 miliar," katanya.(p/ab)